Menimbang Rasionalitas Gaji Pemain

Dua pertemuan menarik terjadi hampir pada waktu yang berdekatan. Dan, meski dua peristiwa itu terpisahkan jarak ribuan kilometer, secara kebetulan dua pertemuan itu sama-sama membicarakan persoalan finansial di sekitar lapangan hijau.

Pertemuan pertama berlangsung di Jakarta, tepatnya di Gedung Kemenpora, Senayan, Rabu (10/4) lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo bertemu dengan PSSI beserta dua operator kompetisi, yakni PT Liga Indonesia (PT LI) dan PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS). Hadir juga perwakilan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), Ketua Umum KONI Tono Suratman, Ketua Umum KOI Rita Subowo, Plt Ketua Umum BOPI HaryoYuniarto, dan Penasihat Satgas PSSI Agum Gumelar.

Dari pertemuan tersebut, terungkap fakta bahwa masih terdapat tunggakan gaji pemain klub-klub yang berkompetisi di bawah PT LI sebesar Rp 38 miliar. Tunggakan serupa juga dirasakan pemain klub-klub di bawah bendera PT LPIS, meski angkanya diperkirakan tak sebesar itu.

Disepakati bahwa utang klub-klub binaan PT LI akan diselesaikan secara mencicil dengan variasi waktu enam bulan hingga dua tahun ke depan. Adapun mekanisme penyelesaian yang ditempuh PT LPIS adalah terminasi kontrak, seperti sudah dijalankan selama ini.

Apapun formula penyelesaiannya, yang pasti para petinggi APPI dibuat garuk-garuk kepala. "Tidak rasional jika pembayaran dilakukan dalam 24 bulan," kata Wakil Presiden APPI Bambang "Bepe" Pamungkas, usai pertemuan. Hal senada disampaikan CEO APPI, Valentino Simanjuntak. "Itu seperti mengangsur rumah. Itu tidak menguntungkan dan kejam," ujarnya.

Bisa dipahami jika Bepe dan para pemain kecewa atas mekanisme penyelesaian tersebut. Namun, mungkin itulah satu-satunya formula yang bisa disepakati pada saat ini. Jika klub diminta menyelesaikan kewajibannya hingga akhir musim kompetisi berjalan, dijamin tak akan selesai. Alih-alih membayar sisa tunggakan, gaji pemain untuk kompetisi yang sedang berjalan pun bermasalah.

Sementara itu, pertemuan lain terjadi jauh di London sana. Dua puluh klub anggota Liga Primer Inggris bertemu untuk meratifikasi aturan mengenai Financial Fair Play (FFP) yang akan diterapkan mulai musim depan --sesuai arahan Uni Sepakbola Eropa (UEFA).

Hasil pertemuan di London, 14 klub sepakat meratifikasi aturan baru tersebut. Hanya ada lima klub yang menentang dan satu klub (Swansea) menyatakan abstain. Dengan demikian, aturan FFP secara resmi disahkan dan masuk dalam peraturan pertandingan di lingkungan Liga Primer Inggris musim depan.

Poin penting dalam aturan FFP ini adalah hukuman pengurangan angka bagi klub yang gagal mematuhi aturan keuangan sehat. Ini jenis hukuman terberat yang akan diterima klub yang dalam kurun waktu tiga tahun berurutan merugi lebih dari 105 juta pounds (sekitar Rp 1,6 triliun).

FFP juga akan mengendalikan pembayaran gaji pemain ke tingkat yang lebih wajar. Tahun depan, 2014, total biaya gaji setiap klub Liga Primer Inggris dibatasi paling tinggi hanya 52 juta pounds. Tahun berikutnya maksimal 56 juta pounds dan 60 juta pounds adalah batas tertinggi untuk tahun 2016.

Untuk saat ini, pembatasan itu hanya berlaku untuk pemakaian dana yang didapat dari hak siar televisi. Jadi, klub masih bisa menambah pos belanja untuk gaji pemain jika pandai mengoptimalkan pemasukan dari sektor lain, seperti penjualan tiket pertandingan dan sponsorship.

Namun, apapun diskresinya, satu hal yang dapat disimpulkan adalah kian menguatnya kesadaran tentang perlunya memikirkan kesehatan finansial. Klub-klub Liga Primer mulai menyadari bahwa pos gaji pemain sudah sedemikian besar sehingga mengancam klub itu sendiri. Selain itu, kesenjangan penggajian sesama klub dalam satu kasta --apalagi dengan divisi di bawahnya-- sudah sedemikian menganga sehingga memicu kecemburuan dan menggerus asas persaingan yang adil.

Bentuk pembatasan yang kini diberlakukan di Liga Primer Inggris itu pada dasarnya adalah salary cap dan budget cap. Dunia olahraga sudah menyadari perlunya skema pengaturan ini. UEFA bergerak lebih konkret dengan menyetujuinya secara prinsip pada September 2009, lalu mulai secara bertahap mengaplikasikannya pada musim 2011/2012.

Inggris bisa dibilang agak tertinggal dalam menerapkan FFP ini. Di Liga Prancis lebih dulu ada Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG) yang secara rutin memonitor, mengadvis, dan menghukum klub-klub Ligue 1 yang gagal mematuhi asas kepatuhan dan kesehatan finansial. Hukuman yang diterima klub bandel bisa berupa embargo transfer pemain sampai pencoretan dari liga.

Di Bundesliga sudah diberlakukan system lisensi. Setiap memasuki musim baru, klub harus mendapatkan lisensi dari Federasi Sepakbola Jerman (DFB) untuk dinyatakan layak berkompetisi. Untuk mendapatkan lisensi itu, klub harus memberi akses penuh kepada DFB untuk memeriksa segala dokumen transfer, penjualan tiket, sponsorship, dan lain-lain yang akan jadi patokan untuk menilai apakah klub tersebut sehat secara finansial.

Sepakbola memang telah menjadi megaindustri dengan uang berlimpah yang menggiurkan. Namun tak semua klub menikmati berkah itu.Tetap diperlukan pembatasan dan pengaturan agar tercipta iklim bisnis yang kondusif, seimbang, dan ada persaingan yang adil.

Sepakbola Indonesia saat ini mungkin masih sibuk dan terseok-seok mengatasi problem konkret tunggakan gaji pemain yang kian menggunung. Di tengah rendahnya nilai jualkompetisi yang berdampak seretnya sponsorship dan murahnya nilai jual hak siar televisi, upaya klub untuk mengatasi tunggakan gaji sungguh sangat berat.

Namun akan semakin berat persoalannya jika kita hanya sibuk memadamkan apinya. Harus dicari pula sumbernya agar penanganan bisa lebih efektif. Dalam konteks ini, berarti kita juga harus mulai berpikir tentang rasionalitas penggajian di lingkungan kompetisi sepakbola nasional.

Kita bisa memulainya dengan menerapkan skema budget cap saat liga musim mendatang digulirkan --ide lama yang sebelum ini selalu ditolak mentah--mentah oleh sejumlah klub. Akan lebih efektif jika klub "dipaksa" sekaligus mematuhi budget cap dan salary cap sesuai potensi pendapatan yang bisa mereka raih.

Dengan penggajian yang lebih rasional, pada masa-masa mendatang kita boleh berharap tak perlu lagi mendengar kisah pilu semacam Diego Mendieta yang mati dalam nestapa. Atau ironi ala Bepe yang tak bisa "pindah ke lain hati", tapi klub yang dicinta "tega" menunggak gajinya berbulan-bulan.

====

*Foto-foto: AFP
*Penulis adalah pemerhati sepakbola nasional