Profesionalisme Sepakbola Indonesia di Simpang Jalan

Sesungguhnya menjadi profesional (dan profesionalisme) itu menjadi tanpa empati. Tanpa perasaan. Tanpa ampun.

Sebuah sistem meritokrasi yang tak mengenal arti sahabat, saudara, perkoncoan, kongkalingkong, kemanjaan, melankoli, dan kelalaian. Sebuah ke-saklek-an yang tersistem.

Sebuah langgam (kerja) yang menyediakan tempat hanya bagi yang berusaha habis-habisan (terbaik) dan menyingkirkan yang santai-santai (tak mampu) tanpa belas kasihan.

Berasal dari kata bahasa Prancis kuno, profession, yang kira-kira berarti sebuah baiat ketika seseorang hendak memasuki sebuah ordo keagamaan (dan) atau juga dari kata Latin, professionem, yang berarti sebuah pernyataan (deklarasi) terbuka akan sebuah keahlian.

Profesionalisme adalah perilaku yang superserius. Pertanggungjawabannya bukan hanya ke sesama manusia tetapi juga karena persoalan aktualisasi diri dan sangat intens, pelukis Belanda terkenal Vincent Van Gogh sampai menyebutnya panggilan spiritual. Bertanggung jawab langsung ke Tuhan.

Ketika sumbu spiritual itu (di Eropa) getas di awal abad XX dan akhirnya benar-benar putus, arti profesional berevolusi menjadi mereka yang menyediakan jasa sesuai keahlian dengan standard terbaik, sepenuh hati, jujur, menjaga reputasi, bisa dipercaya, dan memenuhi hukum dan aturan. Sangat segmented (sempit—sangat hebat untuk wilayah keahliannya saja).

Memenuhi nilai-nilai hidup profesional lebih mudah mengatakan daripada menjalankan. Seseorang bisa saja sangat profesional tetapi karena segmented ia memerlukan sebuah lingkungan yang sama-sama profesionalnya untuk hidup. Kalau tidak hanya sebuah kesia-siaanlah yang akan ia dapat.

Pengelolaan sepakbola di Inggris mungkin salah satu contoh profesionalisme yang baik. Kita bukan hanya bisa melihat kedaulatan profesi. Kesadaran untuk menghormati wilayah keprofesionalan kewenangan. Tetapi juga sekaligus interaksi antarkelompok profesional yang mengikat.

Memperhatikan sepakbola Inggris, kita akan tersadarkan betapa begitu banyak lembaga pemerintahan yang sesungguhnya terlibat.

Pengelola kompetisi (dan FA) bekerja sama dengan setiap lembaga untuk memuluskan pengelolaan sepakbola di Inggris. Kalau lembaga pemerintah yang bersangkutan tidak puas dengan pemenuhan persyaratan yang mereka ajukan, lembaga-lembaga tersebut berhak menolak apapun yang diajukan oleh pengelola kompetisi maupun FA.

Konsekuensinya bisa bermacam-macam. Tergantung konteks. Dari sekadar klub tidak bisa membeli pemain yang diinginkan, klub dilikuidasi, pertandingan tidak bisa digelar, klub didegradasi dan dibekukan, hingga ancaman kompetisi tidak bisa berputar.

Pembelian pemain asing (yang bukan berasal dari negara anggota Uni Eropa) sebagai misal tidak bisa dilakukan sembarangan. Yang bersangkutan haruslah pemain tim nasional negara asal yang sedikitnya telah bermain sekian kali untuk negaranya.

FA mengeluarkan syaratnya, pengelola liga yang menjalankannya, tetapi adalah departemen tenaga kerja dan departemen luar negeri yang memberi persetujuan akhirnya.



Persyaratan itu dikeluarkan disamping untuk melindungi pemain lokal juga bentuk turunan peraturan pemerintah yang tak terkait sepakbola: sebuah perusahaan atau pemerintah boleh mendatangkan tenaga kerja asing, hanya jika tenaga itu tak tersedia di dalam negeri. Tak bisa ditawar.

Sementara kalau ada yang bertanya-tanya mengapa pemain Uni Eropa bebas bermain di negara mana saja termasuk Inggris, itu karena kesepakatan Uni Eropa mengenai pasar bebas. Sebuah kesepakatan politik yang harus diikuti oleh siapapun termasuk organisasi sepakbola.

Urusan keabsahan klub terkait departemen hukum. Dan karena klub adalah juga sebuah perusahaan maka departemen perindustrian kemudian terlibat.

Apalagi kalau sudah masuk ke persoalan jual beli klub. Tidak sembarang orang bisa membeli klub begitu saja. Persyaratannya begitu berderet. Apakah calon pembeli dianggap cukup bonafid? Dari mana uangnya? Apakah ada kecurigaan pencucian uang? Dan lain-lain.

Selama persyaratan dari kedua departemen belum terpenuhi atau terpuaskan 100 persen, maka tidak akan ada ijin operasional dalam bentuk apapun.

Persoalan gaji dan perpajakan adalah urusan departemen tenaga kerja, perindustrian, dan perpajakan. Menunggak gaji dan pajak, apalagi tak membayarnya, adalah dosa besar yang bahkan bisa berujung pidana kalau ternyata disengaja. Sedikitnya akan ada hukuman klub dikurangi nilai, terdegradasi – oleh penyelenggara liga-- atau dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi. Bersama departemen hukum, mereka mengawasi agar pihak-pihak terkait, perusahaan maupun pekerjanya, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Sekali lagi tak ada kemudahan ataupun permaafan atas nama apapun juga.

Kepolisian menjadi law enforcer (penegak hukum) yang digunakan oleh departemen-departemen terkait bila terjadi persengketaan (setelah diputuskan lewat pengadilan tentunya). Bukankah pemerintahan dibentuk pada akhirnya sebagai satu-satunya lembaga yang diperbolehkan melakukan tindak kekerasan bila diperlukan?

Ini bukan berarti negara (pemerintah Inggris) kemudian turut campur dalam persoalan sepakbola – lalu melanggar statuta FIFA. Tetapi kedaulatan entitas politik harus dihormati dulu, baru sepakbola yang terorganisir bisa dilaksanakan. Atau karena menghormati aturan sebuah entitas politik, sepakbola yang terorganisir kemudian bisa berjalan. Itu penting disadari dan diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Persoalan apakah kemudian ada lima divisi kompetisi, 10 atau 20 klub dalam satu divisi, berapa jumlah wasit dalam satu pertandingan, berapa jumlah pemain yang terlibat, bagaimana sistem pembinaan pemain, berapa jumlah pengurus daerah, bentuk organisasi sepakbolanya, cara pemilihan pengurus nasional, siapa pelatih tim nasional, ada tidaknya asosiasi pemain untuk membela kepentingan pemain, dan segala sesuatu yang bersifat teknis itu urusan orang sepakbola dan organisasinya. Negara tidak berhak turut campur.

Sebenarnya tidak hanya di Inggris hal serupa terjadi. Spanyol, Jerman, Belanda, sebutlah rata-rata negara Eropa. Hampir semuanya seragam.



Tentu menyakitkan membandingkan Indonesia dan Inggris. Tengoklah dunia sepakbola Indonesia belakangan ini. Carut marut tidak karuan. Kata profesional, menuju profesional, terlalu sering diucapkan oleh para administratornya. Tetapi benarkah sepakbola Indonesia (menuju) profesional? Niatan untuk menjadi profesional, mungkin. Kesadaran dan bergerak untuk menjadi profesional, nanti dulu.

Lihat bagaimana sedikit saja ada percobaan untuk menjadikan klub yang ada di Indonesia menjadi benar-benar profesional, memenuhi asas legal klub sebagai sebuah perusahaan yang sehat, sudah menimbulkan kegoncangan dan pembangkangan luar biasa.

Ini tidak untuk memihak Kemenpora. Keterlibatan negara (bukan intervensi) menurut saya masih dalam tahap yang sangat minimal. Belum ada koordinasi keterlibatan antar departemen pemerintahan sebagai pemangku kepentingan. Saya bahkan tak begitu yakin departemen-departemen terkait mengerti kewajiban-kewajiban dan haknya. Dalam konteks ini, upaya Kemenpora –sebagai kementrian yang mengurusi olahraga-- bisa dilihat sebagai kesadaran dan gerakan awal menuju profesionalisme.

Kalaulah Kemenpora kemudian membekukan PSSI sebagai administrator sepakbola Indonesia karena pembangkangan, pilihan apa yang dimiliki Kemenpora sebagai wakil pemerintah ketika ada organisasi olahraga yang membangkang pada negara? Bukankah PSSI (dan PT Liga) sebagai penyelenggara kompetisi seharusnya tinggal membekukan klub yang bermasalah, kompetisi tetap bisa berjalan, dan persoalan selesai? Keberatan dan pembelaan seperti apa yang bisa diberikan kepada klub (perusahaan) yang memang tidak layak hidup?

Akan sangat saya terima kalau ada yang berkomentar semacam, "Anda sok tahu. Ngomong doang. Sok yang paham Inggris, toh Inggris tim nasionalnya begitu-begitu saja. Indonesia beda dengan Inggris maupun negara lain. Para pengelola sepakbola Indonesia sudah berusaha mati-matian memajukan sepakbola Indonesia, tolong diapresiasi. Coba anda berada di posisi pengelola sepakbola Indonesia," dan lain-lain serta semacam seterusnya.

Tetapi profesionalisme mempunyai logika sendiri. Ketika persepakbolaan dunia ini sudah sedemikian profesionalnya dan Indonesia enggan mengikuti hukum besinya, yakinlah Indonesia akan ditinggalkan. Ia tanpa ampun dan tanpa perasaan. Ia tanpa empati. Tak peduli bila ada yang terpuruk dan makin terpuruk.


====

* Penulis pernah menjadi wartawan di sejumlah media dalam dan luar negeri. Sejak tahun 1997 tinggal di London dan sempat bekerja untuk BBC, Exclusive Analysis dan Manchester City. Penggemar sepakbola dan kriket ini sudah pulang ke tanah air dan menjadi Chief Editor CNN Indonesia. Akun twitter: @dalipin68